RUMUSAN HASIL SIDANG KOMISI KENEGARAAN

RUMUSAN HASIL SIDANG

KOMISI KENEGARAAN

  1. Problem mendasar yang kita hadapi dewasa ini adalah rapuhnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Krisis kebangsaan yang berakar pada pelemahan kebudayaan di dalam proses pendewasaan cara berfikir, berperilaku, pengelolaan lingkungan alam dan interaksi antar sesama warga negara, telah berdampak langsung pada krisis kenegaraan. Yaitu absennya jiwa-jiwa kenegarawanan pada elite-elite kita, sehingga jalannya roda pemerintahan belum mengarah dan mengantarkan kita pada tujuan-tujuan didirikannya negara . Pada gilirannya, krisis kenegaraan ini juga memperparah krisis kebangsaan kita.

  1. Penanda yang paling menonjol dari krisis kebangsaan dan kenegaraan ini adalah masih saja mengemukanya gejala-gejala disintegratif di dalam kehidupan politik kita, seperti ketidakharmonisan hubungan pusat-daerah yang berbasis etnisitas maupun kerentanan social yang diakibatkan oleh konflik-konflik yang berbasis  “agama.”

 

  1. Ketidakmampuan negara selama ini di dalam menciptakan kemakmuran, melindungi keamanan dan mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyatnya, di samping berakar pada mentalitas pengelolanya yang pragmatis, korup dan egois, juga disebabkan oleh factor-faktor yang bersifat sistemik dan structural.  Terutama sejak reformasi, terjadi ketidaksejalanan  dan tumpang-tindih di dalam pendayagunaan aparatur dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dengan kenegaraan. Hiruk-pikuk di dalam percaturan pemerintahan tidak jarang justeru destruktif secara kenegaraan. Ketidakseimbangan di dalam fungsi dan hubungan di antara pilar-pilar Negara:  eksekutif, legislative dan yudikatif, seringkali menjadikan tidak terarah dan efektifitasnya pemerintahan.

 

  1. Sangat tampak bahwa jalannya Negara ini berlangsung tanpa haluan, tanpa strategi dan bahkan tidak berpijak pada common ground, suatu paradigma nasional, yang menjadi ikatan tali kesepahaman bersama segenap komponen bangsa di dalam mewujudkan tujuan-tujuan prinsipalnya. Bahkan tidak ada dokumentasi tertulis tentang haluan dan strategi tersebut yang bisa dijadikan acuan bersama untuk menata secara internal kehidupan bernegara kita dan secara eksternal untuk positioning negara kita di tengah percaturan negara-negara lainnya di dunia.

 

  1. Amandemen UUD 1945 dalam proses politik tahun 2002 telah berlangsung secara tidak independen, yang menunjukkan fakta ketidakberdaulatan Negara kita terhadap factor-faktor dari luar, sehingga terjadi inkonsistensi di dalam perubahan pasal-pasalnya dengan spirit dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Preambule-nya. Perubahan-perubahan ini menjadi akar sistemik yang melahirkan ketidakpastian arah dari jalannya Negara kita.

 

  1. Salah satu contohnya adalah pada sistem rekruitmen kepemimpinan negara yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung, yang jelas bertentangan dengan sila IV dari Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang tercantum dalam Preambule UUD 1945. Dalam prakteknya selama 20 tahun ini system tersebut telah melahirkan proses demoralisasi yang massif dan menimbulkan semakin menyebarnya gejala disintegratif di antara segenap komponen bangsa.

 

  1. Semangat dan cita-cita para founding fathers untuk membangun system demokrasi yang berkarakter keindonesiaan, tidak bersifat impor, melalui dasar negara Pancasila, dengan system pemilu yang sekarang ini berlangsung, tidak hanya menjadi jauh dari realisasinya tetapi bahkan menjadi bertolak-belakang.

 

  1. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mengembalikan system politik dan demokrasi kita ke dalam relnya, kepada spirit dan nilai-nilai yang ada dalam suasana batin para founding fathers Negara ini. Pengembalian ini mesti dilakukan di dalam  satu kesatuan dengan suatu strategi keutuhan dan kedaulatan nasional yang disusun berdasarkan suatu common ground, suatu paradigma dan ideologi nasional. Untuk  memberi energy dan titik pijak yang kokoh bagi gerakan mengindonesiakan demokrasi kita tersebut haruslah didahului upaya untuk meneguhkan kembali  konsesus tertinggi di antara segenap komponen bangsa dengan suatu deklarasi nasional kembali kepada Mukadimah UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

 

  1. Hal yang perlu diperhatikan di dalam gerakan mewujudkan system demokrasi yang berjiwa Indonesia tersebut, mengiringi deklarasi nasional untuk kembali kepada Mukadimah UUD 1945, adalah untuk memulainya dari bawah, dari daerah, dengan mengambil dan mengembangkan system kearifan dari budaya-budaya daerah demi kepentingan nasional, untuk menguatkan sendi-sendi keindonesiaan.

 

Jakarta, 24 November 2018

 

Ketua Sidang Komisi

 

  1. Jadul Maula
Admin MBI
Admin MBI
Forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia. Email: [email protected]