Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia
Tinjauan Kritis terhadap naskah “Pancasila sebagai Sistem Filsafat” dari perspektif Filsafat Islam1

Dr. Ir. Husain Heriyanto, M.Hum.2


Pengantar

Bahan diskusi ini disusun dengan mengacu kepada tujuan panitia mengundang saya untuk mengkritisi naskah “Pancasila sebagai Sistem Filsafat” dalam konteks penyempurnaan. Oleh karena itu, saya harus menahan diri untuk tidak mengajukan gagasan baru secara utuh mengenai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, sebagai raison d’etre (alasan keberadaan) bangsa dan NKRI.

Diskusi kali inipun dibatasi dengan tinjauan kritis dari filsafat Islam. Di sini, saya kira, sangat diperlukan beberapa klarifikasi dan penjelasan. Apa yang dimaksudkan dengan filsafat Islam? Istilah ini baru muncul sebagai respons terhadap hegemoni filsafat Barat modern yang mendominasi pemikiran dunia termasuk dunia Islam sejak abad 18 M. Para tokof filsuf Muslim sendiri tidak pernah menyebut istilah “filsafat Islam” untuk mengatributkan karya-karya mereka. Sebut saja Al-Farabi menulis Iḫsha al-‘Ulūm (Klasifikasi Sains), Ibn Sina menulis Isyarat wa Tanbihat, Mulla Shadra menulis Al-Asfār al-‘Aqliyyah al-Arba’ah (Perjalanan Intelek Empat Tahap), atau filsuf kontemporer Allamah Thabathaba’i menulis Bidāyah al-Ĥikmah (Pendahuluan Filsafat; Prinsip-prinsip Metafisika). Sikap mereka tentu bukan semata karena kerendahan hati atau karena penolakan untuk diidentifikasi sebagai karya pemikiran Islam. Mereka bersikap demikian semata karena tuntutan karakteristik ilmu filsafat itu sendiri, yang rasional, universal, dan logis-argumentatif (demonstratif). Karya mereka dapat dibaca, dipelajari dan dikritisi oleh siapapun lintas agama dan budaya termasuk kaum ateis. Lalu, kenapa karya-karya mereka digolongkan sebagai karya filsafat Islam? Dan apakah tidak ada karakteristik khas filsafat Islam?

Untuk menjawab itu, izinkan saya menggunakan dua istilah baku dalam kajian “Filsafat Sains”, yaitu “context of justification” (COJ) dan “context of discovery” (COD). COJ adalah konteks bagaimana pernyataan-pernyataan ilmiah harus bisa dijustifikasi menurut metode ilmu yang bersangkutan, sedang COD adalah konteks sosio-kultural yang melambari munculnya gagasan-gagasan dan proposisi-proposisi atau teori-teori ilmiah. Nah, dari aspek COJ, karya-karya filsuf Muslim sama persis dengan karya-karya Plato, Aristoteles, Plotinus,

Thomas Aquinas, Rene Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Hegel dan para filsuf lainnya. Artinya, permasalahan yang dibahas berikut bangunan argumentasi sepenuhnya menggunakan metode filsafat, yang accessible and assessible for everyone. Namun, dari aspek COD, tentu saja – sebagaimana filsuf-filsuf lainnya bahkan para ilmuwan dan saintis – mereka para filsuf Muslim terinspirasi dan terpengaruh oleh ajaran Islam. Itu sebabnya terdapat beberapa karakteristik khas mereka sebagai filsuf Muslim. Berbeda dengan filsuf Barat modern, tidak ada filsuf Muslim dari mazhab manapun yang berpandangan skeptisisme, agnostik, materialisme, ateisme. Juga berbeda dengan perkembangan filsafat Barat modern yang bergerak divergen, perkembangan filsafat Islam sejak abad ke-9 hingga sekarang cenderung konvergen.

Oleh karena itu, tinjauan kritis dari perspektif filsafat Islam itu harus dilihat dari penyempurnaan refleksi filosofis itu sendiri, bukan sebuah sisipan yang non-filosofis, seperti muatan teologis atau ideologis.3 Dalam kurikulum ilmu-ilmu Islam, jelas sekali perbedaan ilmu kalam (teologi Islam) dengan filsafat; baca misalnya Murtadha Muthahhari, Understanding Islamic Sciences (London: ICAS Press, 2004).

Tinjauan Kritis

Untuk memudahkan pembahasan dan lebih runtut serta menimbang keterbatasan waktu, saya akan mengulas proses penyempurnaan naskah melalui tinjauan kritis ini berdasarkan sistematika naskah yang tersedia.

Bab Pendahuluan

1. Dalam butir (1) disebutkan “menyoroti Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, yaitu dengan menjelaskan Pancasila dalam satu kesatuan yang utuh di antara sila-silanya”; ini berarti relasi antar sila mestilah bersifat afirmatif, bukan limitatif apalagi negatif. Namun, kalau kita baca butir (4), yang terjadi adalah relasi antar sila diposisikan sebagai hal yang berkorelasi saling membatasi (limitatif), alih-alih afirmatif. Dalam naskah tertulis, “Semuanya membentuk satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tetapi sekaligus saling membatasi satu sama lain”.

Propisisi ini mengandung kontradiksi karena interrelasi yang bersifat utuh itu mestilah bersifat holistik dan integratif, bukan komplementatif atau limitatif (saling membatasi). Menurut Teori Sistem, baca buku Ludwig von Bertalanffy, General System Theory (1976), interaksi yang terjadi antar bagian dalam sebuah sistem bersifat saling meneguhkan-mengembangkan (integratif-organis). Nah, kalau “saling membatasi”, itu artinya relasi antar sila itu bukan sebuah sistem yang utuh, tapi hanya aksidental dan dikonstruksi dari luar (mekanistik-eksternal) seperti mekanisme dan relasi terjadi pada sebuah mesin. Ke-tak-koherenan berpikir ini banyak ditemukan dalam pernyataan-pernyataan di butir (4). Misalnya, “setiap sila berkaitan tetapi sekaligus dibatasi oleh sila yang lain”, “sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkait erat dan dibatasi oleh semangat perikemanusiaan yang beradab”, “karena kalau tidak kita akan menghayati agama kita masing-masing sedemikian rupa dengan membunuh atau melanggar hak hidup dan hak asasi manusia lainnya”, “Kita tidak bisa menghayati hak kita sebagai manusia akan kebebasan dalam hal apa saja tanpa batas (tanpa aturan) karena kebebasan tanpa batas (tanpa aturan) akan menghancurkan persatuan kita sebagai sebuah bangsa yang beragam-ragam suku, agama dan adat istiadatnya”, Kita tidak bisa mengejar kekayaan bagi diri kita sendiri dalam mempertahankan hak atas hidup kita sembari membiarkan sesama anak bangsa lainnya hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan, karena hal itu bertentangan baik dengan sila keadilan sosial maupun dengan penghayatan agama kita masing-masing”.

2. Lalu, bagaimana kita mesti memahaminya dengan benar? Memahami secara benar berarti harus koheren dengan pemposisian Pancasila sebagai sebuah sistem, sistem berpikir, sistem berfilsafat, sistem bertindak, sistem berbangsa dan bernegara. Artinya, relasi antar sila dalam sistem Pancasila itu mestilah dipahami sebagai hal yang bekerja secara organis, integratif dan saling meneguhkan (afirmatif). Afirmatif itu bisa dalam bentuk “eksplanatif” (menjelaskan), artinya sila-sila itu saling menjelaskan satu sama lain. Jadi, sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu dipahami sebagai model keimanan yang berimplikasi kepada tumbuhnya kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab; demikian pula sebaliknya, sila Kemanusiaan yang benar adalah kesadaran kemanusiaan yang menumbuhkan keimananan kepada Tuhan YME. Integratif juga bisa bermakna sebagai “manifestasi”, – sekali lagi-, bukan limitasi. Misalnya, sila Keadilan Sosial adalah manifestasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan menjelaskan interelasi sila-sila seperti ini akan muncul pandangan yang sinergis antara religiusitas dan kemanusiaan, antara keimanan dan kebangsaan, sebagaimana juga akan lahir tindakan-tindakan heroik kebangsaan yang bermuatan keadilan sosial atau gerakan keagamaan yang bermuatan kerakyatan, dan seterusnya.

3. Untuk butir (2), kategorisasi yang dibuat tidak sesuai dengan kategorisasi baku dalam studi filsafat. Klasifikasi filsafat itu bisa merujuk pada pembagian Aristotelan/Peripatetik (Ibn Sina dk) yang terbagi ke dalam dua cabang utama, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Jika mengacu kepada filsafat modern, klasifikasi itu terdari dari tiga cabang utama filsafat, yaitu metafisika/ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dengan melakukan klasifikasi filsafat sistemik ini secara benar, maka pembagian sub-sub cabang lainnya menjadi lebih jelas posisinya. Misalnya, ketuhanan termasuk studi metafisika; etika tergolong aksiologi atau filsafat praktis;
filsafat manusia (bukan antropologi) tergolong ke dalam sub-cabang ontologi atau bisa juga sub-cabang epistemologi.4 Dengan demikian, apa yang kita sebut sebagai sebuah sistem filsafat memang dilakukan sebagaimana mestinya menurut kaidah-kaidah studi filsafat itu sendiri, tidak sekedar klaim.

4. Butir (3) tidak satu napas atau tidak seirama dengan Bab Dua butir (1). Di Bab Satu butir (3) disebutkan “mengkaji Pancasila dengan cara kerja atau metode filsafat, yaitu dengan mempertanyakan Pancasila itu sendiri, … Mempertanyakan Pancasila, apalagi mempertanyakannya secara filosofis, adalah melihat alasan bagi keyakinan kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan bahkan sebagai suatu pandangan dunia atau Weltanschauung bagi hidup kita secara bersama dalam negara Republik Indonesia.” Sementara di Bab Dua butir (1) diakui bahwa “Secara filosofis Pancasila harus dipahami sebagai gambaran dan jawaban terhadap pertanyaan eksistensial tentang siapakah bangsa dan orang Indonesia itu”. Di sini jelas bahwa Pancasila merupakan jawaban terhadap pertanyaan mendasar tentang jati diri kita “siapa orang dan bangsa Indonesia”. Seharusnya, kita tetap fokus pada pertanyaan radikal yang eksistensial mengenai keberadaan (isness) dan keapaan (whatness) manusia dan bangsa Indonesia, yang melahirkan Pancasila sebagai rumusan jawabannya. Kalaupun ada istilah “mempertanyakan Pancasila” itu tidak lebih dari pertanyaan tentang jati diri bangsa Indonesia, yang merupakan akar eksistensial Pancasila itu sendiri. Toh, jika dipaksakan mempertanyakan itu, maka jawabannya pasti kembali kepada akar nilai dan budaya manusia dan bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita tak langsung mempertanyakan yang lebih radikal (mengakar, mendasar) tentang jati diri keindonesiaan kita. Kalau kita hendak mempertanyakan Pancasila dari sisi sejarah, politik hingga menjadi sebuah konvensi nasional yang final, itu urusan disiplin ilmu-ilmu lain menjawabnya, yaitu sejarah, hukum, dan politik.

5. Pertanyaan tentang Pancasila yang tidak mendasar itu pun kehilangan makna ketika dinyatakan bahwa “Pancasila digali dari nilai budaya bangsa Indonesia”. Di sini metode filsafat yang tepat untuk pertanyaan terkait Pancasila ini adalah fenomenologi-eksistensial, yaitu sebuah pendekatan untuk memahami relung-relung eksistensial kita sendiri selaku individu dan bangsa. Pertanyaan fenomenologis-eksistensial mengungkapkan pengalaman dan nilai sang penanya sendiri tanpa harus berpretensi memberikan jawaban obyektif sebagaimana pertanyaan rasional-analitis dalam isu-isu ilmiah yang menelusuri hukum sebab-akibat. Jawaban terhadap pertanyaan eksploratif ini bersifat “menyingkap” (wijdan dalam term wujudiah Ibn ‘Arabi), bukan eksplanatif hubungan subyek-obyek.

6. Sebetulnya, penyusun naskah itu – secara tak sadar – mengakui kejanggalan pertanyaan eksplanatif terhadap Pancasila. Hal itu bisa dilihat dari akhir ulasannya yang menulis “pertanyaan teoretis adalah melihat Pancasila sebagai sesuatu yang diharuskan oleh sifat manusia itu sendiri atau dengan cara yang gampang dapat dikatakan diharuskan oleh kodrat manusia.” Di sini penyusun akhirnya gamang sehingga dia harus kembali merujuk kepada kodrat manusia itu sendiri, yang justru malah mengaburkan karena tidak lagi fokus pada manusia dan bangsa Indonesia.

7. Butir (4), menurut hemat saya, sepenuhnya dirombak total karena bisa menimbulkan persepsi seakan sila-sila Pancasila bertentangan satu sama lain atau minimal muncul persepsi bahwa sila-sila itu tidak utuh, organis dan integratif yang berpotensi tabrakan satu sama lain. Butir ini harus ditulis ulang dengan memahami secara benar apa itu “sistem”. Memahami sebuah sistem mensyaratkan penerapan berpikir sistem (system thinking).

Bab Dua

8. Mengenai proses menjadi manusia yang tidak pernah selesai/final hingga akhir hayatnya, dalam filsafat Islam dikenal “maujud yang serba mungkin”; Muthahhari menyebut manusia sebagai “pengada potensial”, berbeda dengan pengada-pengada lainnya sebagai “pengada de-facto” yang keapaannya (māhiyah, kuiditas, esensi) sudah selesai bersama eksistensinya. Pada manusia, terdapat jarak antara manusia sebagai fakta/entitas (definisi, konsep keapaan; ma’qulat al-huwiyyah) dengan manusia sebagai eksistensi (ma’qulat falsafiyyah; konsep filosofis); terdapat jarak antara manusia sebagai spesies dari genus hewan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan ekstensialisme Mulla Shadra, sejalan dengan prinsip gerak trans-substansial (al-ḫarakat al-jawhariyyah), bahkan dikatakan bahwa seorang individu manusia bisa berbeda substansinya antara hari ini dengan besok, tergantung cara beradanya (pengetahuan, sikap, dan tindakan).

9. Oleh karena itu, adanya dinamika manusia – menurut perspektif filsafat Islam – tidak membutuhkan kategorisasi “being” dan “becoming”. Karena pengertian “being” (wujud) dalam eksistensialisme Shadra sudah mengandung makna gerak yang tidak saja selalu bergerak tapi bersifat substansial. Prinsip tasykīk al-wujūd (gradasi eksistensi) sudah memuat pengertian gerak substansial tersebut. Dengan demikian, gerak yang terjadi bersifat inheren dan alamiah, bukan yang dikonstruksi secara aksidental dan mekanistik. Agaknya, prinsip wujudiah ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kategorisasi ‘being-becoming’. Misalnya, apakah gerak dan perubahan itu sebuah diskontinuitas atau kontinuitas dalam pengertian penyempurnaan? Apakah perubahan itu terkait dengan aktualisasi potensi-potensi kemanusiaan? Apakah perubahan yang bersifat negatif itu tergolong ‘becoming’?

10. Butir (6) Bab Dua tidak diperlukan kalau kita sudah menjelaskan secara benar interrelasi antar sila-sila Pancasila sesuai dengan karakteristik sebuah sistem.

Bab Tiga dan Empat

11. Pembahasan mengenai dari titik mana berangkat memberi penjelasan sila-sila Pancasila akan menjadi lebih terang dan koheren jika catatan-catatan di muka, khususnya mengenai interrelasi organis-sistemik antar sila Pancasila, telah diadopsi.

12. Betul bahwa “sebagai sebuah sistem filsafat Pancasila dapat dijelaskan dan dipahami dari titik berangkat sila manapun”, namun harus dibedakan interrelasi yang terjadi pada realitas Pancasila dengan proses pemahaman (internalisasi, pendidikan) setiap warga bangsa terhadap sila-sila Pancasila. Merujuk pada pembagian filsafat, kita bisa melihat dari dua perspektif, yaitu realitas (ontologi) dan pemahaman realitas (epistemologis). Dalam perspektif ontologis, tentu saja sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menempati posisi awal karena realitasnya, Tuhan sebagai Pencipta segala sesuatu sebagai Dzat pertama. Lalu sila kedua tentang kemanusiaan dan seterusnya sila ketiga, sila keempat dan kelima. Namun, dalam perspektif epistemologis, tidak dengan sendirinya realitas yang lebih awal dan tinggi dipahami lebih dahulu. Dalam dunia pendidikan matematika misalnya, sang murid disuguhkan benda-benda konkrit dahulu sebagai simbol bilangan. Padahal sejatinya pokok bahasan matematika adalah bilangan itu sendiri, bukan benda-benda.

13. Sesuai dengan prinsip-prinsip epistemologis dalam filsafat Islam, pikiran manusia bergerak dari persepsi indrawi lalu imajinasi dan terakhir inteleksi; dengan kata lain proses berpikir manusia dimulai dari entitas yang konkrit ke entitas yang abstrak. Dalam pembahasan konsep-konsep, dalam epistemologi Islam dikenal tiga jenis konsep, yaitu konsep keapaan (yang memiliki instanta partikular), konsep filosofis (tidak memiliki instanta partikular), dan konsep logis. Konsep keapaan adalah konsep yang mudah dipahami karena tidak memerlukan refleksi dan penalaran; contohnyanya adalah air, batu, matahari, manusia, tanah, pulau, Indonesia. Konsep filosofis memerlukan refleksi dan pemikiran karena tidak konkrit dan tidak ada contoh partikular; contohnya kemanusiaan, keadilan, ketuhanan, sebab akibat dan sebagainya.

14. Dengan menimbang aspek epistemologis dan pedagogis, saya berpendapat akan lebih tepat dan sesuai dengan tujuan awal adanya Pancasila ini, yaitu sebagai falsafah hidup yang mengikat kita sebagai bangsa, jika kita memilih titik berangkat dari Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Ini adalah konsep yang paling mudah karena jelas batasan wilayah, warganya, yang bisa diidentifikasi. Sila ini juga mengisyaratkan pentingnya kesadaran lokal dan identitas keindonesiaan.

15. Kemudian, sesuai dengan perkembangan kognisi manusia yang bergerak dari konkrit ke abstrak, kita menuju Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Di sini terjadi pengembangan diri kualitas insan Indonesia yang sudah mampu mempersepsi konsep universal kemanusiaan.

16. Lalu, setelah itu terus naik hingga Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud Ketuhanan YME ini dalam perspektif filsafat Islam adalah Kesatuan wujud. Tuhan adalah Wujud Sejati yang memberikan keberadaan kepada segala sesuatu; manusia dan alam semesta adalah manifestasi Nama-namaNya yang Indah dan Agung. Dalam bahasa Mehdi Hairi Yazdi, filsuf eksistensialis Shadrian, prinsip yang paling utama adalah Monorealisme. Jika dalam teologi keesaan menggunakan istilah monoteisme, maka dalam filsafat wujudiyyah dipakai monorealisme, yang hendak menunjukkan Tuhan sebagai Sumber wujud segala sesuatu. Dalam perspektif Hamzah Fansuri yang terpengaruh oleh wujudiyyah Ibn ‘Arabi, Tuhan adalah satu-satunya Wujud yang. Agak mirip dengan Fansuri, tokoh paham wihdatul wujud di tanah Jawa adalah Syeikh Siti Jenar, yang terkenal mengajarkan doktrin manunggaling kawula gusti, sebagai salah satu turunan filsafat wujudiyyah.

17. Karena Tuhan adalah Wujud yang selalu bermanifestasi termasuk dalam sejarah manusia, maka Sila Kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah efek dari pengewejantahan Keadilan Ilahi dalam sejarah Indonesia.

18. Setelah itu, kita bergerak ke Sila Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini berbicara mekanisme pengorganisasian bagaimana bangsa dan negara Indonesia dikelola melalui semangat musyawarah dengan berbasis kedaulatan rakyat yang dibimbing oleh kearifan.

19. Dari sila Keempat kita kembali ke Sila Ketiga dengan pemahaman dan penghayatan Pancasila yang lebih dalam, dan demikian seterusnya lingkaran proses pemahaman berjalan.

Catatan Kaki:

1 Bahan untuk diskusi tinjauan kritis terhadap naskah “Pancasila sebagai Sistem Filsafat” yang diselenggarakan oleh Balitbang PDI Perjuangan, Jakarta pada 19 Oktober 2017 di Jakarta.
2 Dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Filsafat Islam pada Program Master Studi Islam Universitas Paramadina.

3 Mungkin menjadi catatan penting juga untuk panitia agar memosisikan berbagai aliran filsafat (Islam, Barat, Timur) secara berimbang dan sama. Mestinya ketiga aliran/perspektif besar filsafat ini dilibatkan sejak awal bersamaan untuk menerima kontribusi mereka.

4 Ada lagi pembagian filsafat ke dalam dua kategori umum, “philosophy as such” dan “philosophy of”. Yang pertama merupakan fislafat murni dan yang kedua merupakan filsafat terapan. Filsafat manusia kalau dilihat dari filsafat murni akan tergologn studi ontologi, tapi jika dilihat dari filsafat terapan ia adalah kajian sendiri yag bisa meliputi dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Admin MBI
Admin MBI
Forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia. Email: [email protected]