Memufakatkan Sistem Kenegaraan Indonesia: Bagaimana Sistem Kenegaraan Ideal Bagi Indonesia?

NOTULEN DISKUSI PUBLIK DI GATRA

Judul Diskusi: Memufakatkan Sistem Kenegaraan Indonesia.. Bagaimana Sistem Kenegaraan Ideal Bagi Indonesia?

Jumat, 16 November 2018

Pembicara 1 : Siti Zuhro

Pembicara 2 : Fachry Ali

Pembicara 3 : Siswono Yudho Husodo

Pembicara 4 : Radhar Panca Dahana

Moderator : Bambang Sulistyo

Tempat : Gedung Majalah Gatra, Jl. Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan

 

Radhar Panca Dahana :

Ada persoalan-persoalan yang menjadi kritis bahkan emergensi dalam cara kita bukan hanya mengelola, tapi juga memahami diri sendiri. Jadi, kita bahas pertama itu kebudayaan. Saya selalu mengatakan di mana-masa di negeri ini tidak ada satu orang pun di negeri ini yang otoritasnya cukup kuat untuk mampu menjelaskan apa itu kebudayaan Indonesia. Kalau tidak ada, berarti kita tidak paham apa itu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan itu membentuk apa yang kita sebut bangsa. Bangsa tidak mungkin ada tanpa kebudayaan. Ada bangsa tanpa negara, tapi dia punya kebudayaan. Contohnya bangsa Basque, Tagalomi (?), bangsa Turki, dan lain-lain. Bangsa itu ribuan tahun, karena dipelihara oleh kebudayaan.  Kalau kita tidak paham kebudayaan, kita tidak paham diri kita sebagai bangsa, terus apa legitimasi seorang pemimpin untuk bekerja pada suatu bangsa yang dia tidak kenali sendiri, siapa dia, who are we. Kalau Samuel Hintington itu menjelaskan orang Amerika itu sampai hari ini tidak mampu menjelaskan dia itu siapa. Who are we. Kemarin ada yang mengatakan who am I, dalam diskusi kita. Kepercayaan-kepercayaan yang ontologis, yang fundamental ini, masih belum dijawab. Nah, kalau bangsanya belum bisa dijawab, terus apakah kita membutuhkan ideologi? Siapa yang butuh ideologi? Apakah bangsa yang kita bayangkan, yang kita imagined itu kan, menurut Ben Anderson, butuh ideologi?

Apakah benar masyarakat kita ideologis? Ini masalah yang perlu dipecahkan secara jelas karena jika tidak, kita tidak akan mampu memberikan satu panduan yang dapat mengarahkan kita untuk bergerak ke mana saja, ke depan. Konstitusi juga begitu. Kemarin saya bilang sewaktu di Media Indonesia, ada Pak Mahfud dan Refly Harun, memangnya konstitusi itu hanya urusan kaum yurist saja? Cuma dianggap sebagai produk yuridis? Menurut saya, konstitutusi seharusnya menjadi produk kebudayaan. Jadi harus merangkum seluruh kehidupan di dalam diri hidup berbangsa itu. Bukan sekedar produk yuridis, jadi semua harus terlibat di dalam konstitusi. Termasuk misalnya harus mengakomodir hukum adat. Tapi ternyata, hukum adat, sebagaimana dibenarkan juga oleh Mahfud MD, hanya disebut cuma satu kali dalam konstitusi. Padahal itu (hukum adat-not.) sudah berlaku ratusan bahkan ribuan tahun. Orang kayak Bugis, Batak, Gorontalo, itu ada sampai sekarang karena hukum adat. Sampai hari ini di Indonesia masih sangat kuat. Sampai hari ini, itu tidak diakomodir di dalam konstitusi. Kenapa demikian? Kemarin saya tanya Refly Harun dan Mahfud MD tentang ini. Karena tidak ada ahli hukum adat. Jaman Belanda banyak ahli hukum adat. Apalagi sekarang ini, jarang sekali yang cukup mumpuni. Pada akhirnya ketika semua itu memasuki suatu masa di mana dia harus diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan kita jadi merasa kesulitan untuk memahami diri sendiri dan memetakan kita mau ke mana, akhirnya masuk ke masalah ini.

Ini masalah yang paling, dalam kehidupan kita di Nusantara, menurut saya paling problematik. Karena ketidak-jelasan dari 4 hal itu, maka cara kita bernegara ngawurnya luar biasa. Saya bertanya pada ahli-ahli hukum, sistem hukum yang kita setujui pada saat ini, basisnya apa? Sebagian besar hukum kolonial kan. Basis filosofis, historis, dan epsitemologisnya adalah anglosaxon kontinental. Tidak kurang dari itu. Sistem ekonominya? Semuanya sudah tahu, kapitalisme pasar liberal. Padahal di pasal 33 disebutkan bahwa asasnya kekeluargaan. Mana ada kekeluargaannya? Sistem politiknya demokrasi, yang sejak awal semuanya sudah tahu, saudara-saudara kita almarhum, ini menimbulkan masalah. Pada praktik demokrasi, voting itu misalnya, atau praktik hak asasi manusia, sudah ditegaskan oleh founding father, itu bukan identitas kita.

Saya rasa persoalan negara bukan sekadar masalah politik saja. Bernegara itu banyak dimensinya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, pemerintah itu hanya salah satu aktor utama saja. Dalam kehidupan bernegera itu banyak aktor-aktor lainnya. Selama ini, pemerintah itu berhasil melaksanakan tugasnya dalam bernegara sebagai elemen paling dominan. Kenapa? Karena dia memiliki semuanya untuk melakukan represi terhadap kekuatan sipil. Dia punya uang, birokrasi, senjata, sehingga apa yang dibuat oleh pemerintah itu dianggap sebagai negara. Padahal tidak. Sebenarnya negara itu diselenggarakan oleh banyak elemen lainnya. Misalnya komunitas agama, spiritual. Itu kan bukan pemerintah, tapi diurus oleh pemerintah. Komunitas budaya juga. Ketika pemerintah mengambil alih semuanya, dominan, bahkan monopoli, maka orang-orang lain merasa tidak bertanggung jawab kepada negara. Pemerintah adalah negara. Penyelesaian masalah harus dilakukan pemerintah, sebagai problem solver. Walaupun kita tahu sebenarnya pemerintah bukan problem solver tapi problem maker. Banyak dalam perjalanan sejarah kita, pemerintah itu menjadi problem maker bagi negara. Ini masalah yang harus kita selesaikan.

Dalam perjalanannya, justru jangan sampai masyarakat itu malah tersingkirkan peran, kedudukan, dan fungsinya. Masyarakat yang harusnya berdaulat. Masyarakat yang harusnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak, apa-apa harus negara. Hanya karena kita beri suntikan 2000 triliun setiap tahunnya, masyarakat menjadi tidak berdaya. Ini yang membuat kekuatan sipil itu melemah di negeri ini. Karena bahkan kekuatan-kekuatan sipil itu dikuasai oleh negara. Apalagi dalam situasi kontestasi politik saat ini, kita ini dibeli oleh negara, oleh kekuatan-kekuatan politik yang, kata pak Fachry itu, IPK nya tidak lebih dari 3. Menurut saya begitulah. Ada para ahli di sini. Ada sebuah problem yang bukan hanya akut dan juga kronis. Negeri ini saya bayangkan punya penyakit akut dan kronik, tapi Anda tidak menyadarinya, karena takut mendapatkan yang akut dan kronik. Para ahli laboratorium ini datang untuk memberikan analisisnya.

 

Fachry Ali :

Pertama, kita harus “meluruskan” apa yang kita maksudkan dengan negara dan apa yang kita maksudkan dengan bangsa. Kalau kita membaca Ben Anderson ketika dia menulis Orde baru, sejarah politik ekonomi Orba, ada kerancuan antara pengertian PBB ketika menggabungkan negara-bangsa. Itu sebenernya timbul anggapan as if, seakan-akan negara-bangsa itu satu. Dalam kenyataannya, yang ingin dibuktikan oleh Ben, untuk konteks Indonesia, state atau negara lebih tua daripada bangsa. Untuk konteks indonesia.

Bangsa itu didefinisikan sebagai munculnya sebuah komunitas yang hubungan satu sama lain bersifat impulsif, bersifat emosional. Sementara state itu sebuah organisasi yang diatur  dalam sebuah kerangka rasional, legal dan rasional. Antara state dan nation adalah sesuatu yang berbeda. Ketika dia ingin membuktikan state is much older than the nation, adalah ketika menjelaskan VOC berfungsi sebagai state. VOC diberi hak seperti negara yaitu menarik pajak, lalu mengumumkan perang, lalu menegakkan hukum, memenjarakan orang-orang yang di mata hukum dianggap bersalah. Termasuk pada tahun 1740 ketika terjadi Geger Pecinan. Jadi, Gubernur Hindia Belanda itu menghabiskan seluruh orang Cina, makanya kemudian menjadi Kali Angke, itu dalam rangka VOC menjadi regulator, biar berfungsi sebagai negara. Kemudian muncul yang disebut colonial state. Ketika Indonesia merdeka, negara ini menumpang pada infrastruktur kolonial yang telah diciptakan. Karena sifatnya legal-rational, maka TMP kita peninggalan dari TMP Belanda yakni di Ancol, sebelum dipindahkan ke Kalibata. Jadi ada kontinuiti dari state structure/struktur negara itu sendiri. Nation kita baru, sebagai nation of Indonesia, sebagai bangsa Indonesia.

Ketika kemudian kita mengakui bahwa orang di Papua, Aceh, Sunda, Jawa seakan-akan merupakan satu hubungan komunitas yang utuh. Inilah yang kemudian disebut oleh Ben sebagai imagined community. Imagined community ini muncul karena perkembangan kemampuan intelektual kita, percetakan mulai muncul. Ini yang disebut print capitalism. Ketika percetakan mulai muncul, diikuti dengan terberantasnya tingkat buta huruf,  maka cara berpikir yang diikuti dengan media tradisional itu mulai declining/mundur.

Ketika Ben bertanya mengapa Goenawan Mohammad memilih media komunikasinya itu bahasa Indonesia, instead of Java, Pram juga sama, karena bahasa Indonesia dianggap membebaskan ketika tidak perlu ada stratifikasi di dalamnya, tidak perlu membuat hubungan ketika dia tidak perlu lagi berbicara kromo dengan seseorang yang status sosialnya dari ngoko. ketika print capitalism muncul, ini bisa menerobos seluruh dinding-dinding istana tanpa harus mematutkan dirinya berdasarkan status ekonomi. pikiran-pikiran ini tersebar (tahun 1920-an) ketika Belanda mau ngalemin orang Aceh, meminta bahasa Belanda digunakan di sekolah2 Aceh, ini ditolak oleh orang Aceh karena merasa bahwa Aceh menjadi bagian dari bangsa Indonesia lainnya. Ada orang Aceh yang menulis tentang Teuku Cik Ditiro, tetapi harap kemudian orang Jawa menulis tentang Diponegoro, orang Minang menulis Imam Bonjol. Jadi inilah yang dianggap sebagai imagined communiites, kesamaan emosi sebagai bangsa.

Sekarang kita melihat bahwa negara berkelindan dengan bangsa, melalui artikulasi-artikulasi aktor bangsa. Ada negara di satu pihak, ada institusi-institusi yang dibangun oleh anak bangsa, yang kemudian artikulasi mereka berpengaruh terhadap kinerja negara. Ini yang kemudian menyebabkan negara, jadi agak berbeda dari Radhar, harus terus menerus melakukan kompromi dengan  anak-anak bangsa yang mengartikulasikan dirinya. apa itu anak bangsa yang mengartikulasikan dirinya, yang mampu melembagakan dirinya sehingga kemudian being felt/dirasakan antara lain adalah media massa, partai-partai politik, civil society. Semua ini adalah kreasi modern. Diciptakan ketika masyarakat Indonesia mulai memahami the model of urban movement, gerakan-gerakan yang bersifat perkotaan. Pada masa lalu, gerakan-gerakan itu bersifat mesianistik. Misalnya studi yang dilakukan Sartono Kartodirjo tentang permberontakan petani Banten pada akhir abad ke-19, itu adalah gerakan yang bersifat pedesaan dan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan kolonial.

Tetapi kemudian dengan munculnya Boedi Oetomo dan kemudian yang paling historis adalah munculnya Sarikat Islam, itulah pertanda munculnya kekuatan kesadaran masyarakat Indonesia di dalam organisasi perkotaan. Masyarakat tidak lagi menggunakan magis, kesaktian, dan segala macam sebagai alat-alat tradisional, tetapi sudah mulai mengembangkan kemampuan organisasi. Itu adalah sebuah pergerakan sejarah yang sangat penting. Dan misalnya mas Siswono masuk dalam partai-partai politik. Jadi partai-partai politik itu mengartikulasikan gerakan-gerakan anak bangsa. Juga untuk mengartikulasikan sistem gagasan kenegaraan yang lain, walaupun saya ragu apakah ada perbedaan antara PDIP, Golkar, atau sebut partai-partai lain secara ideologis pada saat ini. Nah, negara kemudian justru harus kompromi dengan kekuatan2 atau aktor-aktor yang mengartikulasikan dirinya. Aktor-aktor ini bukan aktor sembarangan. Pertama jika kita lihat dari urutan sejarahnya, akar kehadirannya, mereka sebagian besar adalah akotr2 yang sudah telanjur kaya pada masa Orde Baru. Seluruh aktor ini sudah dikontrol ketat oleh negara.

Siapa yang mau jadi ketua KNPI, atau Golkar harus mendapat restu dari presiden. Kalau kemudian kekuatan-kekuatan modal itu semua didistribusikan oleh negara, siapa yg mendapat proyek A, beliau juga seorang pengusaha, jadi paham hal-hal itu. Orang yang sudah telanjur kaya ini tampil, pada saat yang sama negara Orde baru runtuh. Orang-orang kaya ini tidak mampu lagi dikontrol oleh negara. Negara menjadi lemah. Dalam konteks inilah kemudian  terjadilah migrasi modal ke dalam dunia politik. Orang-orang kaya ini bahkan secara langsung membawa membangun partai politiknya sendiri karena ia memiliki kekuatan modal, sudah telanjur kaya. Negara bukan lagi sebagai satu2 nya pengontrol economic resources/sumber daya ekonomi yang ada. Inilah yang menyebabkan kemudian negara harus terus menerus melakukan kompromi. Jadi misalnya pemilihan Kiayi Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi itu juga kompromi negara terhadap kekuatan di luar negara. Kalau kita melihat Jokowi sebagai negara. Inilah situasi kita pada saat ini.

Terakhir, sebelum saya tutup, Clifford Gerts dalam tulisannya yang sangat inspiratif, The Powertake of Meaning. Politik di indonesia adalah the struggle for the real. Sejak 1955, esensi politik Indonesia adalah menyatakan siapa yang paling berhak mendefinisikan realitas Indonesia. Semakin dia accepted by the people, semakin dia dianggap absah oleh rakyat. Maka politik Indonesia itu bertujuan memperebutkan hak sebagai juru tafsir/ the sole interpreter of the nation. Tetapi yang kedua, dia memperkenalkan satu frasa yang diambil dari bahasa Perancis, state macqué. Indonesia sudah menerapkan seluruh sistem sejak kup Syahrir pada bulan Sept ‘45 di mana Soekarno Hatta hanya menjadi simbol, kemudian parlementer sampai 1959. Sejak 1959, dekrit 59, sistem otoriter sudah diterapkan digabung dengan sistem sosialisme. Tetap juga gagal. Kemudian digabung sitem demokrasi pancasila, yang menurut saya merefleksikan sistem kekuasaan Jawa yang paling paripurna terjadi di Indonesia. Dan juga gagal. Dan kini kembali pada sistem demokrasi liberal, dalam pengertian hampir sebenarnya. Jadi sebenarnya perjalanan bangsa kita, bukan negara, dipenuhi dengan dinamika tertentu. Yang perlu diingat bahwa keutuhan bangsa bisa berjalan meskipun sistem demokrasi bisa berjalan. Tahun 1992, seorang ekonom dari ANU, namanya Embaud : can the unity state model survive? Apakah model negara persatuan nasional bisa sintaks? Dibayangkan Sulawesi akan berontak karena kemakmurannya. Tapi sampai 2018, tidak ada satu pulau pun yang mau memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Siapapun yang akan menang, nation kita sudah sangat kuat, tertanam, karena sejarah bangsa kita yang begitu dinamis.

 

FA : Parpol bukan penyelenggara negara. Dia aktor independen. Jika mendapat tempat dalam penyelenggaraan negara, itu berbeda. Surya Paloh, Megawati, adalah pemimpin parpol, bukan penyelenggara negara. Parpol tetap independen. Partai sangat kuat dalam penyelenggaraan negara saat ini. Vis a vis negara, parpol sangat kuat. Misal orang tanpa kapabilitas tapi mengurus kementrian. Kalau kita mau lebih ekstrem, saat ini negara ini merupakan proyeksi dari partai. Kompromi-kompromi terus terjadi. Termasuk kesepakatan untuk menentang keadilan, seperti membangun panitia angket untuk KPK. Lalu mereka punya peluang di dalam institusi negara, DPR.

Bayangkan Setnov bisa menjadi pemandu bagi DPR melawan KPK. Jadi kalau kita mau melihat secara tajam itu adalah refleksi dari aspirasi parpol yang mempengaruhi terhadap tingkah laku politik negara. Dan negara tidak berdaya. Lalu Novel Baswedan disiram. Novel Baswedan adalah penyelenggara negara. Pelakunya adalah aktor di luar negara. Kita asumsikan seperti itu. Inilah risiko sebagai negara dengan sistem demokrasi. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus mendapat catatan dari kaum intelektual. Mereka tidak boleh diam dengan proses yang kini berlangsung terlepas dari dia mendukung siapa saja. Kalau dilihat dalam konteks ini, yang membuat bangga adalah sebagai bangsa kita tidak dapat dipecah belah. Dulu kita melihat hanya Orde baru yang mampu membangun infrastruktur, sekarang kita melihat pembangunan berlangsung di mana-mana walaupun Orde Baru sudah tidak ada.

 

Siti Zuhro:

Pertama, tausiyah ustadz FA menarik krn ada perjalanan sejarah yang dijelaskan dengan apik untuk melihat nation dan state. Melihat negara dari perspektif demokrasi dan Pemilu. Dari mas Radhar tadi, 73 tahun berjalan, penyakit kita akut dan kronik. Saya menterjemahkan inilah perjalanan kita untuk menjadi negara bangsa, khususnya menjadi bangsa. Tadi sudah dijalankan bahwa kita imagined communities. Ini adalah proses menjadi bangsa. 23 tahun lagi akan 100 tahun, jadi akan jadi apa 32 tahun lagi dgn starting point sekarang? Ini adalah rumah Indonesia. Kita punya Pancasila, konstitusi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana dijalankan dengan ajek. Berdemokrasi saat ini tidak mencerminkan Pancasila. Saat ini kita berdemokrasi bergincu, bertopeng. Ini yang perlu kita benahi. Apa opsi solusi konkretnya.

Praktik sistem demokrasi dengan sistem Pemilu sejak 2009-2019 nanti. Pemilu langsung, tidak langsung, hal2 ini yang perlu dibangun untuk jangka panjang. Solusi yang saya sampaikan ini untuk longterm indonesia. Indonesia saat ini tidak lagi dibangun dengan longterm tapi shorterm. Saya khawatir adanya disfungsi kelembagaan yang serius. Saya ASN, dengan SK peneliti. Perlu ada reformasi birokrasi.

Kronik dan akut dalam kajian kami, menunjukkan terjadi distorsi luar biasa. Kalau distorsi tempo2 masih wajar. Tapi kalau permanen berarti by design. Kita mau maju, mundur atau stagnan. Standing kita saat ini ada di mana. Kita mau benar2 untuk negara-bangsa atau mau kita eksploitasi negara-bangsa ini. Kita harus concern pada hal ini. Ini episode yang berat, secara historis, ada sistem yang berubah dari eksekutif, legislatif, dll. Dalam perjalanan kita berdemokrasi kita tidak punya komitmen. Kita berdemokrasi seolah2 tercerabut dari akar rakyat kita. Demokrasi seharusnya untuk untuk membangun nilai2 budaya. Yang dibangun saat ini bukan substansi. Bagaimana memahami filosofi, teks, dan konteks.

Bagaimana suasana kebatinan para pendiri bangsa ketika membangun bangsa ini. Hal2 ini putus saat ini karena perebutan kekuasaan. Pendekatan kita masih institusional. Civic education masih terus dibangun di negara kita. Demokrasi harus menunjukkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi ini tidak terjadi. Di era demokrasi ini, baiknya semua pimpinan partai diundang, ini disampaikan kepada wantimpres. Sampai sekarang kok masih gaduh2. Seberapa tingkat keadaban kita dalam berdemokrasi. Ini termasuk pencerahan dan pendidikan sebagai warga negara.

Kalau kita lihat struktur masyarakat kita, seperti trapesium dari yang tertinggi elit dan sebagian besar ada di kelas bawah. Bagaimana kita mentransffer nilai2 pada mereka. Jokowi memberikan dana desa untuk pencerahan masyarakat. Kita setuju asal tidak ditarik2 ke politik. Sampai tahun 1999, tidak ada vote buyer.

Keluhuran nilai budaya itu tercerabut. Makanya demokrasi tidak kita hayati. Cepat2 lihat quick count. Mulai 2008 saya tidak percaya QC. Dzolim jika parpol mengumumkan mengumbar2 hasil QC. Masyarakat kita punya budaya, yang membuat masyarakat internasional melihat kita. Kita butuh role model. Semua free rider, ada jaketnya, ada benderanya. Kita harus punya empati terhadap masyarakat. Saya membuat desa cerdas yang didukung oleh smart people, smart government, dan smart environment, di desa Larangwetan, Kudus, dan Pondok Ranji.

Masyarakat kita luar biasa. Siapa bilang masyarakat kita harus disawer. Penguatan desa harus dilakukan.

 

m : paparan SZ menegaskan paparan RPD ttg kondisi akut dan kronik.

 

Siswono Yudho Husodo :

Semua sistem yang sedang berlaku ini merupakan hasil permufakatan. Yang dipaksakan hanya satu : Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi mufakat mengenai sesuatu itu tidak selalu sama. Bung Karno menyatakan dirinya sbg penyambung lidah rakyat. Kemudian selanjutnya diganti oleh Demokrasi Pancasila. Silakan kalau ada pandangan2 tapi permufakatannya sudah ditentukan.

Saya membaca ada kegelisahan di masyarakat budayawan. Tetapi saya melihat sistem satu soal, tapi pelaksanaan sistem itu soal lain. Lebih baik sistem dilaksanakan sedikit asal dilaksanakan dengan baik.

At last it depends  to the people behind the gun. Perlu upaya menempatkan putra dan putri terbaik sebagai pemimpin2 politik. Contoh Risma dan Azwar Anas. Sistemnya tidak berbeda, tapi orang2nya terbaik. Bagaimana caranya menemukan orang2 terbaik itu. Melalui parpol. Bagaimana memampukan parpol untuk memilih orang terbaik menduduki jabatan2 politik? Kita semua menyaksikan sitem parpol dnegan patron klien, nepotisme, politik uang, telah melemahkan politik, tapi rakyat pun tidak memilih orang terbaik. Yang terpenting adalah memilih orang terbaik di tempat yang tepat. Tidak semua parpol memiliki  visi yang sama. Memperbaiki sistem negara oleh warga negara merupakan never ending process. Dalam rangka perubahan itu, Indonesia mengalami turbulens berkali2. Dari 45-49  UUD berubah 4 x. Sejak 99-2003 terjadi amandemen. Perubahan itu selalu kita lakukan tapi kita tetap tidak puas.

Ke depan, kita punya DPD. Anggota tiap daerah 4 orang dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi kewenangannya sangat terbatas. DPD ingin peran dan fungsi DPD dikuatkan secara legislatif. Masalah ini harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita punya institusi lembaga negara yang kewenangannya tidak optimal. Di daerah Sumbar dan Jateng, caleg2 tidak terbuka mendukung capres yang mereka inginkan karena mereka ingin diri mereka terpilih. Pertanyaannya adalah apakah sistem ini harus kita pertahankan?

Kita prihatin dgn kondisi DPR. Setiap tahun hasil capaian DPR selalu sedikit. Prolegnas tidak berhasil diselesaikan. Pimpinan lembaganya korupsi dan ini dimuat oleh media2 internasional. Sangat penting pada saat ini untuk menempatkan orang2 terbaik pada jabatan2 politik. Praktis tidak ada calon independen yang menang. Maka parpol harus betul2 menyadari fungsinya untuk menghasilkan orang2 terbaik, calon2 pemimpin rakyat dari partai, yang mendapat dukungan dari rakyat. Orang2 yang tidak baik tapi menduduki posisi strategis akan menggerogoti politik kita. Anggota DPR dan lembaga2 tinggi negara menentukan gaji dirinya sendiri. Di AS, ada klaususl bahwa gaji naik sampai presiden berikutnya.

Tempatkan orang2 terbaik. Jika tidak, sistem ini akan tertutup.

 

Penanya 1 : Robinson Togap Jaya Siagian, Batak Aceh. pengarang NII kontra RI

Saya belum puas karena RPD selalu pesimis bahwa Pancasila ini adalah puncak nilai bangsa kita. Sudah ada 3 kerajaan di nusantara yang berhasil : Hindu Budha, Belanda. Mereka sudah menerapkan ideologi Pancasila. Tapi kelemahannya ideologi islam di Iskandar Muda bertahan 3,5 abad karena negara teokrasi. Saya tawarkan negara berideologi keimanan. Negara pancasila adalah negara yang pas. (?)

 

Penanya 2: Romo GPIB Pasar Minggu

Sebagai bangsa kita punya nilai yang sama. Ketika bangsa muncul dalam negara, maka muncul masalah, karena bangsa tidak melihat secara spiritual sebagai nilai2 yang harus diangkat. Kegelisahan pak Sis ttg penampakan anak2 bangsa yang muncul dgn pointer2 yang ingin dicapai, kita kehilangan budaya itu. Kita ingin ritual tapi bukan spiritual. Para wakil rakyat di DPR dan DPD tidak menampakkan budaya bangsa. Ini menggelisahkan.

Kedua, Pancasila merupakan produk budaya bangsa yang secara sistematis dirumuskan dalam 5 sila. Kelimanya tidak serius kita gali dan praktikkan untuk menjadi nilai kebangsaan kita dan untuk bernegara. Jika tidak, kegisahan SYH dan SZ wajar2 saja.

Ketiga, apa benar partai yang ada saat ini tidak mampu mencari orang2 terbaik untuk mewakili bangsa ini.

 

Penanya 3 : Rizki Mardika dari Untirta

Menanggapi SYH terkait jangan terlalu melihat sistem, tapi lihat orang atau cerdiknya. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pasca amandemen, lembaga2 tertinggi negara sendiri2 sehingga semakin jauh dari efektivitas dan fungsinya sebagai lembaga negeri negara. apa fungsi MPR?

 

Penanya 4 : Asdi, Tempo

Saya pembuat film sejarah. Tahun 94 membuat “Kesaksian”. Terkait sistem kenegaraan ini ada satu peristiwa yang terlupakan, yaitu mandat Soekarno Hatta kepada Syafrudin bergeser terkait perpindahan pemerintahan RI ke Sumbar. Sejarah ini sudah dilupakan. Ada yang ingin memperjuangkan Syafrudin sebagai presiden ke-2. Nilai2 suri teladan itu hilang. Soekarno Hatta itu memberikan mandat itu secara tertulis. Ketika selesai, mandat itu diserahkan kembali dengan upacara kenegaraan. Inilah yang hilang. Kepercayaan ini hilang. Ini kalah dengan gempuran media bahwa nilai2 itu telah bergeser. Media televisi telah menghancurkan nilai2 budaya masyarakat.

 

Tanggapan:

RPD :

Saya terkejut dengan apa yang dilahirkan oleh penelitian LIPI. Saya pikir LIPI itu tidak menghasilkan apa2. Apa yang terjadi pada anak usia 3-6 tahun ketika 4-8 jam sehari menangis karena tidak mendapatkan tab. Saya tanya anak saya sewaktu SMP, berapa lama tahan untuk tidak terhubung dengan internet. Dia bilang 1,5 jam saja. Ini berarti sudah addict. Jadi kalau ada 8-12 jam berarti kategorinya sakit jiwa. Produk siapa ini. Praktik politik, dalam penelitian LIPI ini, telah menghancurkan bangsa ini. Kita membusuk karena politik busuk. Produk politik paling hebat di masa mutakhir adalah Donald Trump. Saya pesimis pada demokrasi. Tapi SZ telah menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses pemberadaban. Dalam kehidupan bernegara, kita masih gagal. Demokrasi menjadi arsenal paling ampuh untuk menghancurkan nilai2 luhur. Generasi milenial ini hidup dalam dunia borderless dalam bentuk dunia virtual. Ketika tidak masuk dalam dunia riil, mereka putus asa. Anak2 ini menjadi rapuh. Mau bicara negara, gak ngerti, bicara demokrasi, gak paham. Jika ada sesuatu yang kritikal, itu berarti by design. Dan menurut saya ini memang by design. Jadi siapa yg mendesain? Tidak hanya 30-40 tahun, tapi sudah 70 tahun,. Anda didesain untuk menjadi manusia yang fake. Situasi fake individualism , tauhid ilusif ini kita temui saat ini. Terlalu luar biasa kita menginternalisir Tuhan. Tuhan antropomorfis itu sudah lama mati. Akibatnya ini berdampak pada situasi2 kenegaraan lainnya. …

 

FA :

Pertama, Pancasila adalah kreasi modern. Tanpa ada barat, kita tidak menemukan Pancasila. Tanpa ada Islam, kita tidak menemukan Ketuhanan YME. Konsep demokrasi kita pinjam dari barat. Apakah ada demokrasi dalam leluhur kita? Tidak pernah bisa dibuktikan bahwa konsep ini ada. Konsep kemanusiaan itu tidak ada dalam leluhur kita. Contoh, suatu hari panglima tentara Mataram mengadu kepada pangeran Alit, putra Sultan Agung kalau istrinya dibawa lari oleh orang lain. Sultan Agung sangat marah. Amangkurat I pulang dan dipanggil oleh Sultan Agung dan ditanya apa yang harus dilakukan pada orang yang berzinah? Dijawab oleh Amangkurat harus dibunuh. Maka si patih tadi membunuh istrinya. Apakah ada keadilan di situ? Yang menghapuskan perbudakan saja Belanda, di Gorontalo.

Kedua, PDRI. Terkait mandat, saat itu Hatta sedang di Bukittinggi dan memberikan mandat kepada Syafrudin di sana. Maka Bukittinggi pun sempat menjadi ibukota negara. Ketika Bukittinggi jatuh, pasukan Syafrudin pindah ke Aceh Selatan. Maka Aceh pun pernah menjadi ibukota. Ketika Soeharto mengatakan Aceh adalah negara modal, maka Daud Beureuh menolak.

Terakhir, nation and state. Bangsa adalah komunitas. MC Ricklefs mengatakan kesadaran kejawaan muncul karena proses islamisasi. Sebelumnya mereka mengatakan orang Yogya dll. Kemudian berubah sadar menjadi kejawaan. Selanjutnya print capitalism, ini juga menjadi jalan untuk membangun komunitas imajiner. Dan ini bukan tradisi lama. Tapi invented tradition. Pemimpin2 politik itu tidak pernah belajar sejarah. Konsep barat yang kita adopsi. Ini harus kita pahami supaya kita riil memahami persoalan bangsa kita.

Keempat, state adalah organ yang seolah-olah dipercayai untuk mengurus state. Tapi oang yang mengurus state belum tentu paham. Maka mereka belum tentu paham mengurusi negara ini. Jika tidak, kita memahami persoalan itu seolah

 

SYH :

Pancasila tercantum dalam UUD tanpa nomenklatur Pancasila. Yang penting isinya. Pancasila itu suatu ideologi modern, sangat modern. Pancasila digali saat kita merasakan penjajahan oleh kolonial, sehingga itu muncul sebagai dasar negara kita.

Bangsa Indonesia secara resmi lahir 1928, tapi sebagai negara itu lahir tahun 1945.

Gagasan yang muncul semua wakil daerah itu harus dipilih. Tapi dengan terbentuknya DPD, maka ini seharusnya punya kewenangan legislatif juga.

Politik kita merupakan satu pendulum. Dulu presiden yang kuat, sekarang parlemen yang kuat.

Akademisi prinsipnya mencari kebenaran. Hukum mencari kebenaran dan keadilan. Ulama mencari kebenaran. Tapi politik doktrinnya asas manfaat. Jadi meski salah, jika masih bermanfaat, harus dipertahankan. Jika negara yang ideal itu dibangun oleh asas manfaat, maka demokrasi kita kosong. Kembali pada contoh Obama. The right man on the right place.

SZ :

Pamungkasnya terpulang kepada penduduk Indonesia. Banggalah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki ownership terhadap Indonesia. Dan semuanya kembali pada budaya. Kita agak lama berdemokrasi karena kita tidak mampu memutus nilai2 yang tidak kompatibel untuk demokrasi ini.

 

Admin MBI
Admin MBI
Forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia. Email: [email protected]