Laporan Komisi Konstitusi Mufakat Budaya III Jakarta 2018

Laporan Komisi Konstitusi

Mufakat Budaya III Jakarta 2018

  1. Pembukaan

Di masyarakat saat ini terdapat tiga kelompok besar dalam menyikapi konstitusi kita.  Pertama, menginginkan UUD 1945 status quo, dalam arti mempertahankan apa yang ada saat ini. Kedua, ingin kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketiga, menginginkan perubahan. Terhadap ketiga pandangan tersebut, forum ini menyetujui pandangan yang ketiga, yaitu menginginkan adanya perubahan lanjutan terhadap konstitusi.

Dalam hal perubahan, terdapat dua pandangan. Pertama, perubahan dilakukan dengan cara adendum, yaitu menyiapkan perubahan kelima. Kedua, menyusun ulang UUD 1945 berikut usul-usul baru menjadi konstitusi yang utuh. Terhadap pilihan ini, forum menyepakati untuk pilihan kedua, yaitu menyusun ulang UUD 1945 berikut usul-usul baru ke dalam suatu konstitusi yang utuh.

  1. Prinsip-prinsip Perubahan

Perubahan UUD 1945 yang dibuat dengan cara menyusun ulang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi modern, yaitu konstitusi demokratis, pluralis, dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti munculnya era demokrasi digital.

  • Substansi Perubahan

Forum menyerahkan pada Tim Ahli untuk menyusun konstitusi modern bagi Indonesia baru dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun pikiran-pikiran yang berkembang di Komisi Konstitusi disertakan sebagai catatan dalam laporan ini.

  1. Cara Perubahan

Perubahan dilakukan oleh Tim Ahli yang dibentuk Presiden terpilih pasca-Pemilu 2019. Terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, berintegritas, dan nonparpol. Tim Ahli bekerja secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar tercipta konstitusi modern yang diinginkan. Rancangan yang dihasilkan Tim Ahli disodorkan kepada MPR sebagai konsensus nasional.

 

  1. Penutup

Demikianlah hasil diskusi Komisi Konstitusi. Pada era disrupsi, yang ditandai oleh ketidakpastian yang berdampak bagi kehidupan bangsa, diperlukan pemikiran berjangka panjang dan matang. Komisi Konstitusi telah bekerja memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk menjadikan konstitusi kita sebagai dasar hidup bersama sebagai bangsa.

 

 

Jakarta, 24 November 2018

 

 

KOMISI KONSTITUSI

 

Refly Harun (Ketua)                                                                       _________________

Ahmad Baso                                                                                     _________________

Edy Utama                                                                                        _________________

KS Arsana                                                                                        _________________

Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja                                            _________________

Nasir Tamara                                                                                   _________________

Pandita Mpu Jaya Prema                                                                            _________________

Qasim Mathar                                                                                  _________________

Wim Jansen                                                                                      _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1

KOMISI KONSTITUSI

TEMU AKBAR III MUFAKAT BUDAYA INDONESIA

 

Pimpinan Sidang Komisi:

Refly Harun

 

Anggota Komisi:

Ahmad Baso

Edy Utama

KS Arsana

Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja

Nasir Tamara

Pandita Mpu Jaya Prema

Qasim Mathar

Wim Jansen

 

  1. Sepakat untuk melakukan peninjuan/pembaruan terhadap konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar 1945).

Untuk memperbarui konstitusi Indonesia tersebut terdapat dua pilihan:

  1. Disempurnakan dengan membuat amandemen ke-5
  2. Membuat Konstitusi (Undang-undang Dasar) baru (walau pun bahan baku materinya tetap diambil dari Konstitusi yang lama).

 

  1. Berdasarkan kesepakatan tersebut terdapat hal-hal prinsip yang perlu tetap dipertahankan dalam melakukan pembaruan konstitusi Indonesia, di antaranya:
  2. Pancasila
  3. Negara Kesatuan, Pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika) yang bertujuan untuk Kebaikan Indonesia ke depan,
  4. Mempertahankan demokrasi konsensual/mufakat/konsensus,
  5. Mempertahankan Pembukaan UUD 1945,
  6. Penghargaan terhadap Kearifan Lokal
  7. Penghargaan terhadap HAM (Prinsip Non Diskriminasi)
  8. Mempertahankan budaya gotong-royong.
  9. Mengedepankan Nurani dan akal budi dalam pengambilan keputusan.
  10. Solidaritas Sosial yang berbasiskan kekerabatan.

 

 

 

III. Isi Perubahan Konstitusi Indonesia

  1. Hal yang tetap dipertahankan:
  2. Negara Kesatuan,
  3. Sistem Pemerintahan Presidensialisme (ingin tetap mempertahankan pemilihan presiden secara langsung)
  4. Desentralisasi dan Otonomi
  5. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
  6. Sistem Ekonomi Kekeluargaan
  7. Daerah-daerah Khusus dan Istimewa
  8. Pengakuan masyarakat dan hokum adat

 

  1. Apa yang harus diperbaiki (Hal-hal yang belum diatur):
  2. Demokrasi kerapatan
  3. Money Politic
  4. Etika Politik
  5. Persyaratan-persyaratan pejabat-pejabat yang dipilih

 

  1. Seperti apa sebaikanya Konstitusi Indonesia yang baru:
  2. Keterwakilan semua komponen bangsa dalam pengambilan keputusan

 

  1. Teknik Perubahannya:
  2. Ide/Gagasan dari Musyawarah Komisi Konstitusi ini adalah

Siapa pun yang terpilih sebagai presiden nanti perlu membuat panitia ahli /tim ahli untuk meninjau kembali (review) konstitusi Indonesia, mengumpulkan para pakar yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Yang dibuat oleh Presiden dengan melihat/melakukan riset kondisi masyarakat di lapangan.

 

Hasilnya nanti disodorkan kepada MPR sebagai konsensus nasional untuk dijadikan Undang-undang dasar yang baru.

 

  1. Tim ahli dengan persyaratan:
  2. Ahli dibidangnya,
  3. berintegritas,
  4. non parpol.

Karena prinsipnya, jika manusianya bagus / berkualitas, maka hasilnya pun pasti akan bagus/berkualitas.

  1. Tidak perlu tim seleksi untuk memilih para ahli ini, tetapi langsung dipilih oleh Presiden. Karena keterlibatan tim seleksi ini seringkali hanya akan menimbulkan berbagai macam intervensi politik yang berakibat pada menurunnya kualitas orang-orang yang terpilih menjadi tim ahli tersebut.

Lampiran 2

Rapat Komisi Konstitusi (2)

24 November 2018

 

Point-point diskusi:

  1. MPR

 

  1. MPR sebagai lembaga tertinggi negara perlu dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan dibawah ini :
  2. Alasan mempertahankan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi diantaranya menengahi konflik-konflik yang terjadi diantara lembaga-lembaga tinggi negara.
  3. Perlu Penambahan Perwakilan Golongan di MPR, (dengan dirinci, apa saja unsur golongannya: Agama, Adat, dan kebudayaan,Ormas yang diatur oleh UU).
  4. MPR disempurnakan dengan memperkuat wewenang DPD dan DPR dengan fungsinya sebagai lembaga tinggi tempat bermusyawarah sesuai dengan prinsip-prinsip modern.

 

  1. Desentralisasi dan Otonomi

 

  1. Pemilihan langsung hanya dilakukan di provinsi dan pemilihan kepala daerah kabupaten (kota) dilakukan oleh DPRD
  2. Otonomi daerah diberlakukan ditingkat Provinsi ( Otonomi daerah berada di tingkat Provinsi)

 

  1. Politik Luar Negeri Bebas Aktif

 

Dengan mempertimbangkan Geopolitik baru dimana munculnya super power militer, ekonomi , kultural serta kemunculan demokrasi digital

 

  1. Pendidikan Nasional

 

  1. Mengembalikan sistem pendidikan Nasional berkiblat kepada yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro.
  2. Pentingnya budi pekerti
  3. Berwawasan Kebudayaan dan Kebangsaan
  4. Memasukkan sastra kedalam kurikulum nasional
  5. Pendidikan merupakan Tanggung jawab pemerintah pusat, terutama dalam menangkal intoleransi

 

  1. Sistem Ekonomi Kekeluargaan
  2. Menekankan pentingnya sila ke-5 dari dasar negara Indonesia yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ( Menteri-menteri anggota kabinet harus mengamalkan sila ke-5 Pancasila)
  3. Mengembalikan sistem ekonomi ke pasal 33 (Kekeluargaan, Kerjasama, gotong royong) terutama dalam sistem ekonomi makro
  4. Pentingnya kebijakan fiskal yang adil untuk meningkatkan kreatifitas anak bangsa (contohnya pajak untuk UMKM yang 0,5% sedangkan penulis membayar sampai 30%)

 

 

 

Admin MBI
Admin MBI
Forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia. Email: [email protected]