Keteladanan yang Rapuh dan Hal-hal yang Tak Pernah Selesai

(Banyak permintaan agar saya memposting pidato kunci –keynote speech—yang saya sampaikan pada Temu Akbar II Mufakat Budaya di Ancol 28-30 Nov. 2014. Berikut transkripsinya).

Salam budaya.

Para sahabat yang saya hormati, para budayawan yang datang dari seluruh daerah yang saya cintai. Mohon izin bahwa saya mengenakan kain, bukan celana panjang. Mungkin terasa aneh bagi sahabat yang sudah mengenal saya sejak dulu, atau setidaknya pernah mendengar nama saya. Itu karena para sahabat masih mengenal saya sebagai Putu Setia, seorang jurnalis di Tempo Media Grup. Pernah jadi reporter di bidang budaya, khususnya wartawan film, bergaul dengan artis-artis dengan segala keceriaan dan keglamorannya.

Putu Setia sudah meninggal dunia, baik secara budaya maupun secara religius. Sebagai orang Bali, Putu Setia sudah diupacarai dengan sesaji yang luar biasa besarnya, sesaji kematian, pada 21 Agustus 2009. Disaksikan ratusan pendeta Hindu dan ada liputannya di Tempo TV — yang tak pernah saya tonton. Lalu dengan kekuatan puja tiga pendeta, roh yang ada dalam diri Putu Setia dihidupkan kembali dan “manusia baru” itu lahir diberi nama Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, nama yang panjang. Ida adalah kata untuk menunjukkan seseorang, sama dengan Sang. Di Bali tokoh-tokoh ephos Mahabharata semuanya didahului Sang: Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Sengkuni. Dalam sastra kita juga dikenal, misalnya, Sang Kancil. Pandita kata dalam bahasa Jawa Kuno artinya  pendeta. Mpu gelar kependetaan sesuai dengan keturunan. Jaya adalah nama perguruan. Prema, inilah nama yang sebenarnya, yang membedakan dengan nama pendeta lainnya. Prema artinya kasih. Nama ini konon baru dibisikkan lewat pendeta menjelang kelahiran kedua saya. Ananda artinya anak, anak dari perguruan Jaya itu. Kelahiran kedua ini dalam Hindu disebut Dwijati, lahir sebagai pendeta.

Nah, bisa lahir yang kedua bukan sembarangan, dia dianggap bijaksana, pintar, penuh kasih, mengayomi umat dan seterusnya. Umat pun menghormati dia, harus berbahasa halus, tak boleh sembarangan memegangnya, dan penuh dengan fasilitas. Sebaliknya dia, sang manusia baru, itu juga menjaga dirinya (disebut sesana kawikon), tak boleh marah, tak boleh bicara kasar apalagi membentak dan memaki, selalu berpakaian bersih yang didominasi warna putih kuning (lambang kesucian), rambut digelung dengan membiarkan kumis dan jenggot tumbuh (kalau dirapikan harus sendiri, tak boleh orang lain). Juga tak boleh makan sembarangan, baik apa yang dimakan maupun di mana makan. Dan seterus-seterusnya. Banyak pantangan lagi.

Ini semua adalah simbul-simbul budaya dari ajaran agama, tentu budaya yang disesuaikan dengan tradisi setempat. Pendeta di Bali tentu berbudaya lain dengan pendeta di India meski sama-sama Hindu. Pendeta Hindu di Jawa saja beda dengan pendeta di Bali.

Saya kira ulama dan penganut muslim di negeri ini tentu pula budayanya berbeda dengan di Timur Tengah. Bahkan umat muslim di Aceh berbeda budayanya dengan di Madura atau Jawa, apalagi Bali. Dari masjid di Pegayaman (komunitas muslim di Bali Utara) terdengar suara berbahasa Bali, itu hal yang biasa karena memang nenek moyang mereka tinggal di Bali. Bahwa yang mengumandangkan adzan magrib di Pegayaman adalah Ketut Mohamad Abbas, nama itu pun tak usah diherankan. Sama seperti umat Katolik di kawasan Dalung dan sekitarnya, gereja mereka berukir seperti pura, umatnya bersembahyang berkain adat Bali, membawa persembahan yang mirip dengan persembahan orang Hindu Bali. Ya, kenapa tidak boleh? Mereka orang Bali atau sudah nenek moyangnya di Bali, tentu adatnya Bali. Adat itu adalah kebiasaan lokal, agama adalah ajaran yang menghubungkan keyakinan seseorang kepada Sang Pencipta.

Bahwa ada orang yang ingin memaksakan penyeragaman budaya hanya karena agama, bagi saya adalah hal yang mustahil dan harus ditolak. Budaya tumbuh sesuai peradaban manusia di kawasan tertentu.

Keadaan saya saat ini, dengan segala keterbatasan bergerak dan keterbatasan berpakaian, adalah pilihan dan setiap pilihan yang dilakukan penuh kesadaran dan ketulusan adalah nikmat. Oleh masyarakat (umat) saya pun dijadikan simbul: simbul kebenaran, simbul kesantuan, simbul orang yang dekat dengan Tuhan dan sebagainya… Berat menyandang simbul itu.

Seperti juga Jokowi, kini dia lahir sebagai presiden, menjadi kepala negara. Dia tak bebas bergerak dan dia dijadikan simbul orang yang akan membawa masyarakat ke arah sejahtra. Fotonya dipajang di kantor-kantor, karena ia simbul kepala negara. Bayangkan negara punya kepala. Kalau fotonya dibakar, orang akan membelanya, karena itu berarti membakar simbul negara. Jika Jokowi dihina, penghinanya akan dihukum kalau polisi berani menegakkan hukum, karena berarti menghina simbul negara.

Kalao Jokowi bukan presiden, ia tak akan dikawal sedemikian ketat. Ia tak akan perlu dijemput orang-orang berjejer sepulang dari luar negeri. Di Bali ada kisah Punta Jumeneng Natha (Punta, seorang petani miskin tiba-tiba menjadi raja), persis seperti cerita Petruk Jadi Raja (karena di Bali tak ada Petruk). Seluruh penduduk termasuk para punggawa hormat kepada Punta, tentu bukan menghormati phisiknya yang masih dekil karena tak biasa bersolek, tetapi menghormati statusnya dan simbulnya.

Kenapa anggota DPR selalu diembel-embeli wakil rakyat yang terhormat? Karena mereka dipilih oleh banyak rakyat, mereka bertugas menentukan anggaran negara, mereka membuat hukum agar masyarakat menjadi tenang dan damai. Bayangkan kalau negeri tanpa hukum tak ada pedoman untuk kehidupan bersama. Anggota DPR itu adalah manusia sangat terhormat yang kemudian saling membahu dengan presiden untuk membawa masyarakat menuju kesejahtraan.

Demikian pula dengan hakim di persidangan. Mereka dipanggil Yang Mulia, karena simbul penegak keadilan atas nama Tuhan.

Persoalannya adalah apakah perilaku “manusia simbul” itu sesuai dengan yang diharapkan? Seorang pendeta yang ketahuan kelayapan di kafe atau warung remang-remang, jangan diharap dia kemudian dihormati. Apalagi pendeta yang marah-marah. Juga pendeta yang merokok. Mereka harus menjaga dirinya, menegakkan arti simbul pada dirinya, kalau tetap ingin menegakkan sasana pandito.

Kalao sekarang ada anggota DPR yang bicara sambil membentak, menuding-nuding pimpinan rapat sambil menyeruduk ke depan, membuat hukum untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan rakyat, menyusun anggaran untuk kenikmatan sendiri seperti memperbanyak studi banding  dan sejenisnya. Apakah itu masih dalam kedudukan yang terhormat? Apalagi sampai merobohkan meja di saat sidang. Apa masih pantas mereka kita kasih gelar “anggota yang terhormat”.

Begitu pula hakim yang memperdagangkan hukum, keadilan tak lagi ditegakkan atas nama Tuhan. Masihkah layak mereka dipanggil Yang Mulia?

Budaya dan adat kita sangat luhur, di masa lalu. Murid-murid belajar dengan tertib, yang berisik ditegor guru. Guru dihormati karena dalam budaya luhur kita ada dikenal empat guru (Catur Guru), yaitu Guru Rupaka (ayah dan Ibu), Guru Pengajian (guru yang mendidik di sekolah), Guru Wisesa (pejabat pemerintah yang mengayomi rakyatnya) dan Guru Swadaya (Tuhan sebagai guru sejati). Semua guru ini harus dihormati.

Sekarang, seberapa banyak murid yang hormat pada guru? Usai pelajaran sekolah, murid-murid naik motor dan ada yang dijemput mobil. Murid melambaikan tangan pada sang guru: dadag…. Tak ada dalam pikiran si murid untuk menawari sang guru yang berjalan itu ikut dibonceng atau naik di mobil .

Saya dengar cerita baru saja, entah benar atau tidak. Di kelas lima SD, dua murid bertengkar dan ada yang membanting kursi. Guru menegor dengan marah. Murid malah membentak gurunya: “di kota-kota murid biasa berkelahi pak guru, nggak ada tegoran. Anggota DPR saja merobohkan meja.”

Manusia-manusia simbul seperti pejabat negara, presiden, menteri, anggota DPR – juga pendeta – seharusnya memberi teladan. Kalau kelakuan mereka yang brengsek itu ditonton lewat televisi, yang memang suka dan menanti adegan buruk, bagaimana kita mengharapkan masyarakat santun? Negeri ini rusak karena keteladanan yang berbudaya luhur tidak dilakukan oleh petinggi negeri. Jangan-jangan petinggi negeri ini banyak yang tak tahu bagaimana keluhuran sopan santun di masa lalu. Mereka perlu belajar toleransi dari pendahulu kita.

Sunan Kudus memelihara candi Hindu yang ditinggal pengikutnya, karena pemeluk Hindu beralih ke agama baru, Islam. Yang masih bertahan dengan kehinduannya pergi ke gunung. Ketika Sunan mendirikan masjid besar, candi itu tak dirobohkan, justru difungsikan sebagai menara masjid. Sampai kini tetap tegak diwarisi. Namun, Sunan Kudus masih menghormati Hindu sebagai agama awal masyarakat dengan cara melarang menyembelih sapi di Kudus. Sapi adalah binatang yang dihormati dalam Hindu, ibu dari segala jenis binatang karena susunya memberi kehidupan pada manusia. Sampai kini warisan tak boleh memotong sapi itu dijaga di Kudus.

Keteladanan ini tak menyebar. Patung Dewi Saraswati di Probolinggo dihancurkan karena lingkungan itu bukan beragama Hindu. Dan beberapa patung yang menghias kota yang sesungguhnya tak ada urusan dengan Hindu, hanya mirip-mirip saja, juga digusur. Karena ada yang menganggap patung itu adalah simbul berhala, sebagaimana yang diduga dilakukan orang-orang Hindu.

Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di masa lalu, mengambil budaya Hindu yang populer, wayang kulit. Wayang kulit – di mana pun—kebanyakan mengambil ephos Mahabharata dari India, dan ephos ini dalam Hindu disebut Ithiasa, kitab yang memberi sesuluh bagaimana kita berbuat dalam hidup ini. Dalam ephos Mahabharata Sri Krishna memberi nasehat kepada Arjuna dan kemudian sabda Krishna itu menjadi Kitab Bhagawad Gita, kitab yang kini disebut Pancamo Weda, Weda yang kelima.

Sunan Kalijaga sangatlah toleran. Sunan menggunakan wayang dalam budaya Hindu itu untuk disusupi ajaran Islam, dengan menciptakan tokoh Semar yang berfungsi sebagai penasehat. Dalam wayang Jawa yang sampai kini diwarisi itu Semar menjadi tokoh panutan, penerjemah kebenaran, pemberi nasehat, pengingat bagi yang salah. Dalam perkembangan kemudian, supaya nasehat dan ajaran kebenaran dari Semar itu tidak monoton maka diciptakan Gareng, Petruk dan Bagong yang mewakili berbagai tingkah manusia. Ada adegan goro-goro.

Dalam pakem Mahabharata, penerjemah kebenaran, pemberi nasehat, pengingat yang salah, tentu saja Krishna. Krishna adalah titisan Wisnu dan dalam kitab Weda adalah awatara ke delapan. Bahkan sampai kini ada aliran dalam Hindu (aliran di Hindu disebut Sampradaya) yang menyebutkan Tuhan Krishna, Hare Krishna. Nah, Sunan Kalijaga dan pengikutnya tidak memakai Krishna sebagai simbul pembawa kebenaran karena nyata-nyata dipuja sebagai awatara ke delapan dalam Hindu. Sunan memilih tokoh Semar, tokoh sisipan dalam wayang Jawa untuk menggantikan fungsi Krishna sehingga bisa lebih bebas memasukkan ajaran Islam tanpa melukai umat Hindu. Sunan toleran dan begitulah seharusnya penyebaran agama, lakukan secara damai, hormati budaya agama yang lain. Meski tentu saja ada gesekan yang terjadi setiap ada penyebaran agama. Saya membaca sebuah buku, Nabi Muhammad ketika membebaskan Mekah juga menyelamatkan patung Bunda Maria dan Yesus.

Mpu Kuturan adalah penganut Buddha Mahayana. Ketika beliau menjadi Purohito (penasehat) raja di Bali, Mpu Kuturan menata kehidupan masyarakat Bali yang tersekat-sekat oleh banyak sekte. Beliau kemudian mengajak rakyat Bali untuk memuja tiga dewa utama (Brahma, Wisnu dan Siwa) yang kemudian dikenal sebagai Trimurti. Sampai sekarang ini sebuah kawasan yang memuja Trimurti dijadikan patokan untuk membentuk Desa Adat (kini disebut Desa Pakraman). Mpu Kuturan sama sekali tak mengajak masyarakat untuk mengikuti sektenya, Buddha Mahayana.

Demikian pula ratusan tahun kemudian datang Danghyang Nirarta ke Bali. Beliau melihat umat Hindu di Bali tersekat oleh desa adat. Warga adat yang pergi jauh merantau tidak bisa bersembahyang di desa adat lain di mana dia tak terdaftar sebagai warga desa adat. Melihat kenyataan itu, Danghyang Nirarta mengajak masyarakat untuk memuja langsung kepada Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diciptakan pelinggih (tempat suci) yang disebut Padmasana. Sampai sekarang hal itu diwarisi dan tanpa merusak tatanan desa adat dengan ciri memuja Trimurti dengan Trikahyangan (Pura Baleagung/Desa untuk memuja Brahma, Pura Puseh memuja Wisnu dan Pura Dalem memuja Siwa). Padmasana kini populer di perkotaan, di perkantoran dan sekolah, di mana umat bisa bersembahyang tanpa disekat asal-usul dari desa adat mana.

Seberapa besar pemimpin agama saat ini toleran? Saya melihatnya masih besar, sangat besar, tetapi mereka tinggal di pedesaan, mereka jauh dari media, tak pernah nongol di layar kaca, mereka sederhana dalam laku, maha mulia dalam pemikiran. Yang selalu diliput media massa dan muncul di permukaan adalah gereja yang dihambat pembangunannya, masjid yang disegel, tempat hiburan dirusak oleh orang-orang yang berteriak Tuhan Maha Besar.

Seorang Kiai di Tembok Rejo Banyuwangi berkata pada saya: “Kalau ada umat Hindu yang mendirikan Pura, ya, sudah, cari tempat kosong, kita bantu. Tak harus jumlah umat cukup.” Maksud Kiai dengan kata “cukup” itu harus ada sedikitnya 90 umat Hindu di sekitar lokasi yang dirikan tempat ibadah. Lalu didukung paling sedikit 60 orang masyarakat setempat. Jumlah umat dan dukungan masyarakat sekitarnya harus diketahui kepala desa setempat. Begitulah petunjuk sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 (Pasal 14 ayat 2).

Kiai di Tembok Rejo Kecamatan Muncar ini hanya salah satu dari banyak kiai dan para pemuka agama yang berpikirnya sangat sederhana, yakni: “semakin banyak rumah ibadah semakin damai bumi ini.” Bagi umat Hindu harus banyak berterimakasih kepada umat Islam yang mayoritas, karena dibolehkan membangun pura yang menyimpang dari Peraturan Bersama Menag dan Mendagri tahun 2006 itu. Bahkan tergolong pura yang besar yang biayanya milyaran. Sebut Pura Semeru Agung di Lumajang, Pura Gunung Salak, Bogor yang sudah rampung dan kini Pura di Bukit Ampel yang sedang dikerjakan. Menariknya,  kebersihan dan keamanan pura dijaga oleh kaum muslim. Bahkan gerak ekonomi di sekitar pura itu berkembang pesat, mayoritas muslim. Meski pun harus diakui di beberapa tempat “kemudahan” membangun pura itu juga sulit. Ini kasus umum, terjadi di mana-mana dan untuk semua agama.

Wihara terbesar di Bali saat ini ada di Pupuan, hanya 2,5 km dari kampung saya, umat Buddha tak sampai 10 KK. Masjid Raya juga megah, umatnya tak sampai 20 KK. Mereka orang-orang sederhana, penjual bakso, sate, pecel lele. Sebelum ada masjid kalau mereka bersembahyang Jumat “yang benar” (kata yang benar ini celetukan mereka) menempuh jarak 23 km. Kini semua kota kecamatan di Bali ada masjid raya bahkan kecamatan di perkotaan masjid itu lebih dari satu.

Masyarakat tetap tenteram meski berbeda agama. Lalu kenapa pemerintah harus ngotot dengan Peraturan Bersama yang mengharuskan ada umat paling sedikit 90 orang di sekitar tempat ibadah. Kenapa tak dipakai pikiran sederhana para kiai dan tokoh-tokoh agama: “semakin banyak rumah ibadah semakin damai bumi ini.” Apalagi kini ada sekelompok kecil – tapi dapat panggung di media massa – yang ingin agar semua rumah ibadah ditinjau ulang sesuai Peraturan Bersama. Kalau itu dipenuhi pemerintah, bayangkan Pura Rawamangun akan digusur dan berapa banyak masjid dan gereja di Bali yang juga digusur.

Seharusnya pendirian rumah ibadah cukup mengikuti aturan yang dibuat pemerintah daerah (Perda), di mana tata ruang dan fungsi lahan yang harus diperhatikan. Bukan jumlah pengikut agama. Karena sesungguhnya, ini menurut para pemuka agama juga, membangun tempat ibadah yang banyak itu menghabiskan biaya besar, belum lagi merawatnya. Untuk apa, kalau yang ada sudah cukup?

Mumpung berbicara soal agama, apakah kepentingan pemerintah untuk memilah-milah agama? Agama dipilah, ada agama yang diakui atau kadang disebut agama yang resmi. Ada 6 agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Agama yang lain tidak resmi, karena keyakinan itu tidak dianggap agama. Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut aliran kepercayaan (nama ini diberikan oleh pemerintah), tidak pernah diakui oleh pemerintah sebagai agama. Pemilahan hanya 6 agama ini adalah warisan dari UU No. 1 Tahun 1965 di era orde lama yang lazim dikenal sebagai UU Penodaan Agama.

Lalu apa kriteria agama itu, sudahkah ada? Tak pernah jelas. Katakanlah pemerintah menyebut harus  ada kitab suci dan ada penerima wahyu, selain tentu saja pengikut. Kalau aliran kepercayaan itu punya buku pedoman dan mereka mengakui ajaran dalam buku pedoman itu berdasarkan “pewisik”, dan mereka menerapkan ajaran itu dengan tenang dan damai, apakah kitab itu tak bisa disebut kitab suci dan “penerima pewisik” sebagai penerima wahyu? Bukankah mereka yang lebih tahu? Kenapa orang lain yang harus repot memikirkan istilah yang ada dalam keyakinan mereka? Kenapa harus repot untuk dicari bukti bahwa “sang pembisik” itu adalah Tuhan atau setengah Tuhan setengah Dewa atau apa? Biarkan saja mereka tentram dan damai dengan keyakinannya, kalau mereka merusak tatanan masyarakat dan berbuat tindak pidana baru dihukum. Keyakinan mereka harus dihormati dan tak bisa keyakinan diadili, perbuatan yang bisa diadili.

Lebih sedih lagi, pemerintah sampai saat ini melihat aliran kepercayaan itu sebagai sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang sesat, dan perlu diselidiki terus-menerus. Karena itu kalau agama yang diakui diayomi di Kemenag, aliran kepercayaan didaftarkan di Kejaksaan. Ini bukan saja diskriminatif tetapi penghinaan karena keyakinan yang dianut sekelompok warga itu rupanya harus perlu diselidiki terus-menerus oleh instansi penyidik. Masyarakat sekitar komunitas aliran kepercayaan itu saja tak pernah main selidik, mereka hidup damai berdampingan.

Negeri ini akan masih karut-marut kalau pemerintah terlalu bernafsu untuk mengurusi hal-hal pribadi, sampai hubungan manusia dengan Tuhan pun mau diatur, dan kemudian diresmikan atau tidak. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tak sesuai dengan kehendak pemerintah, maka mereka tak boleh dapat surat perkawinan, tak boleh dapat akte kelahiran, dan sejenisnya. Wewenang pemerintah ini melebihi wewenang Tuhan yang menciptakan manusia berjenis-jenis, berbeda warna, berbeda suku, berbeda bahasa dan berbeda keyakinan agar mereka saling mengenal. Jangan-jangan di mata pemerintah Tuhan itu ada banyak, ada Tuhan yang resmi dan diakui, ada Tuhan yang tak resmi atau setengah resmi sehingga tidak diakui. Ada Tuhan tandingan seperti DPR kita dan partai-partai yang ada.

Kita bisa memperpanjang berbagai karut-marut persoalan saat ini karena kita tak pernah belajar dari leluhur kita di masa lalu, bagaimana toleransi, keteladanan, dan penghormatan pada simbul itu harus dipelajari dan dicontoh. Ada jurang yang menganga antara budaya luhur masa lalu dengan budaya instan masa kini, tanpa ada upaya pembauran sedikitpun. Budaya itu bukanlah statis atau mandeg dalam suatu situasi. Tapi orang-orang tua kita di masa lalu sangat cerdik untuk memilah, mana budaya asing atau yang baru datang yang bisa diserap dan memperkaya budaya lokal yang ada. Dan mana budaya yang harus ditolak. Sekarang kita terpaku pada budaya asing tanpa punya filter yang memadai, sehingga yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa pun ditelan mentah-mentah. Yang luhur di masa lalu tak diingat lagi.

Lima tahun lalu, Mufakat Budaya, sudah melahirkan Deklarasi Cikini. Kalimat pertama Mukadimah Deklarasi Cikini itu sudah mengingatkan pemerintah dan kita dengan bahasa yang lugas. Saya bacakan: “Apa yang terjadi di Indonesia masa kini, adalah kebingungan dan kekeliruan yang akut di semua level dan elemen kehidupan kita. Hal itu diakibatkan oleh peran negara, cq pemerintah, yang terlampau dominan dan menafikan publik dalam semua proses pengambilan keputusan.”

Dan kini setelah lima tahun kemudian, apa yang terjadi? Bukannya tambah baik, malah kebingungan dan kekeliruan itu semakin akut dalam semua kehidupan kita.Kekerasan atas nama agama terjadi, dan ini bukan saja yang mengatasnamakan Islam – kebetulan paling banyak disorot – juga bibit-bibitnya ada di agama lain, Hindu misalnya. Bagaimana kita bisa bertutur kepada anak cucu kita yang masih kecil bahwa agama itu adalah pembawa kedamaian.

Ormas-ormas garis keras dibiarkan dan seolah dipelihara pemerintah. Dan ini menular ke daerah-daerah, karena keteladanan yang buruk rupanya lebih mudah ditiru, karena televisi kita sangat berjasa dalam hal ini. Di Bali pun muncul ormas-ormas yang tak jelas untuk apa, dan balihonya bertebaran di setiap tikungan jalan. Foto pengurus ormas itu dipampangkan dengan gaya pesilat dan bannernya: Menjaga Keamanan Bali. Dan sejak itu orang Bali merasa tidak aman, sudah beberapa kali antar ormas itu bentrok.

Deklarasi Cikini tetap relevan untuk dikumandangkan karena tak ada kemajuan apa pun yang dilakukan negara setelah deklarasi itu dikeluarkan. Kalau kita tak mau repot dan malas untuk berpikir, deklarasi itu tinggal didaur-ulang dan diberi kata yang lebih pedas lagi, sudah cukup sebenarnya. Lalu kita berfoya-foya menghabiskan makanan enak di hotel ini. Artinya, kita telah ikut larut dan kalah… setidaknya hanya pasrah. Dan ketika orang menyebut kita seorang budayawan, baru kita merasa berdosa.

Mudah-mudahan kita masih menghormati predikat budayawan yang kita sandang – meski itu sebuah pengakuan yang tidak kita minta. Dan kita harus tetap berjihad (dengan semangat puputan), harus terus mengingatkan pemerintah untuk penyimpangan yang akut ini. Harus ada yang mau menjadi Krishna atau ada yang mau menjadi Semar. Apakah kita masih percaya pada partai? Apakah kita masih percaya pada parlemen, di mana anggotanya dipilih oleh rakyat tetapi setelah duduk hanya mau mewakili partai atau malah ego  ketua umum partai? Saya lebih percaya pada teman-teman yang ada di sini, para budayawan. Bersuaralah terus meski biasanya suara kita jarang ditanggapi malah disalah-pahami sebagai gerutuan yang ada pamrih untuk meminta sumbangan.

Selamat bermufakat.

(Catatan: Temu Akbar II Mufakat Budaya ini melahirkan Deklarasi Teluk Jakarta, yang menegaskan tentang pentingnya budaya kepulauan).

Sumber: https://mpujayaprema.com

Admin MBI
Admin MBI
Forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia. Email: [email protected]